Di Indonesia, harapan setidaknya disematkan kepada penegak hukum untuk mengikuti jejak yang sama dalam mengungkap jaringan internasiol yang menarget anak-anak Indonesia.
Dengan motif seperti itu, Polda Jabar mengakui terungkapnya movie ini kemungkinan menunjukkan ada pergeseran konsumen terkait kejahatan seksual anak.
"Korban dibujuk rayu dan dijanjikan oleh tersangka akan diberikan uang sebesar Rp 600 ribu dengan syarat harus memperlihatkan bagian sensitif melalui online video simply call
Pejabat pelindung anak dituding perkosa dan jual anak di Lampung Timur selama berbulan-bulan, mengapa bisa terjadi?
Beberapa orang lain yang dikenai tuduhan sudah dijatuhi hukuman dan di antaranya ada yang dihukum sampai fifteen tahun penjara.
Tiktok mengatakan kepada BBC bahwa, sebagai hasil dari penyelidikan kami, sekarang mereka melarang berbagi tautan yang membawa para pengguna ke Omegle.
Complete ada 11 anak perempuan menjadi korban dalam kasus ini. Sebanyak tujuh korban lainnya masih dicari.
"Kami masih terus melakukan investigasi dan berkoordinasi dengan unit kejahatan siber nasional," tambahnya seperti dikutip dari Reuters.
"Ini masih dialami, belum ada bukti pendukungnya. Sama dengan penerimaan uang Rp15 juta itu kepada tersangka belum ada get more info bukti pendukungnya," ujar Ade.
Lembaga pegiat eksploitasi seksual komersial anak, ECPAT Indonesia, juga menduga kuat "ada keterlibatan sidikat industri seks" di balik pembuatan movie tersebut yang disebut "ingin mempromosikan hubungan seksual antara anak-anak dengan orang dewasa".
(wnv/haf) polda metro jaya jabodetabek video clip porno Hoegeng Awards 2025 Baca kisah inspiratif kandidat polisi teladan di sini Selengkapnya
“Di Indonesia reproduksi sehat diajarkan di SMA, mestinya sudah diajarkan sejak dini dengan penekanan yang berbeda."
Saat ini, penyidik Polda Jabar sedang memburu pembuat video clip dan para tersangka lainnya. Polda Jabar juga membentuk tiga tim untuk menangkap para tersangka, sekaligus mencari para korban.
Kondisi ini memperburuk ketimpangan keadilan yang selama ini dialami korban akibat belum adanya standar pelayanan bagi korban kekerasan seksual di Indonesia.